
Jakarta - Rentetan program yang digalakkan Tim Nasional Penanggulangan dan Penegakan Hak atas Kekayaan Intelektual ternyata tak mendapat apresiasi yang diinginkan dari US Trade Representative (USTR). Bahkan, alih-alih mendapat citra yang lebih baik, Indonesia malah terjerumus ke Priority Watch List.
Mendapati kenyataan pahit tersebut, Dirjen HaKI Andy N. Sommeng pun merasa khawatir. "Saya takut hal itu menjatuhkan semangat teman-teman yang sudah bekerja keras untuk menegakkan HaKI di Indonesia, seperti Timnas HaKI, kepolisian dan pihak terkait lainnya," ujarnya kepada detikINET, Jumat (1/5/2009).
Pun demikian, lanjut Andy, penilaian hanyalah sekadar penilaian. Meski hasilnya menurut pihak lain masih saja kurang, namun hal itu harus bisa dijadikan 'cambuk' bagi Indonesia untuk terus menggiatkan aksi penegakkan HaKI.
"Kecewa, jelas. Tapi itu harus jadi cambuk buat kita," tukasnya, mencoba mengambil hikmah.
Setali tiga uang dengan Andy, Kepala Perwakilan Business Software Alliance Indonesia Donny A. Sheyoputra juga menyatakan hal senada. Menurutnya, Indonesia lebih baik coba mengambil sisi positifnya. Salah satunya untuk mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan betapa pentingnya HaKI.
Diakui Donny, Indonesia memang masih banyak melakukan pelanggaran HaKI. Namun jika dibandingkan tahun 2007 lalu, tahun 2008 ini razia yang dilakukan kepolisian lebih berkualitas, meski kuantitas berkurang.
"Tapi kualitas polisi masih harus ditambah lagi, karena tetap saja masih banyak kelemahan karena ketidaktahuan yang memadai dan moral integritas harus ditingkatkan agar mereka bisa lebih dipercaya," ujarnya.
"Sementara dari segi kuantitas boleh saja mengejar jumlah tapi juga harus melihat segmennya. Kalau tebang pilih lebih baik pilih perusahaan besar, biar disadarkan bahwa mereka perusahaan besar dan mampu memberi efek psikologi bagi yang lain," tandasnya. ( ash / faw )